Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
Padahal, pengalaman wukuf di Arafah secara teologis dan sosiologis adalah titik kulminasi spiritual yang mengafirmasi kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan common. Dalam kerangka ini, haji menjadi ruang artikulasi nilai hablum minallah dan hablum minannas secara utuh dan integral.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara
Rapat koordinasi ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan ketersediaan energi yang cukup bagi masyarakat Sumbagut.
Affan, sapaan akrabnya, juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen PIHK dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 2025, dengan menyediakan fasilitas terbaik serta menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Namun, inovasi struktural ini perlu dilengkapi dengan inovasi read more kultural—yakni pembangunan kesadaran bahwa haji adalah ibadah pelayanan, ibadah transformatif. Ia bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi perjalanan batin menuju kematangan spiritual dan komitmen sosial.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur,” tambah Agustiawan.
Semoga haji 2025 menjadi ruang perjumpaan yang menyatukan, bukan memisahkan. Menjadi panggung spiritual yang meneguhkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta, bukan sekadar untuk diri sendiri.
Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.
Hermansyah menambahkan, avtur yang diproduksi KPI telah memenuhi standar internasional. Hal ini untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan.
Semoga semangat tahun 2025 ini kita bisa terus berupaya lebih baik lagi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.” katanya.
"Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu," ujar Zainut.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.